KPU Minta Sistem Noken di Papua Tak Langgar Aturan - Warta 24 Papua
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

KPU Minta Sistem Noken di Papua Tak Langgar Aturan

KPU Minta Sistem Noken di Papua Tak Langgar Aturan

KPU Minta Sistem Noken di Papua Tak Langgar Aturan Reporter: Zara Amelia Editor: Ninis Chairunnisa …

KPU Minta Sistem Noken di Papua Tak Langgar Aturan

KPU Minta Sistem Noken di Papua Tak Langgar Aturan Reporter:

Zara Amelia

Editor:

Ninis Chairunnisa

Sabtu, 3 Februari 2018 07:23 WIB
KPU Minta Sistem Noken di Papua Tak Langgar Aturan

Warga mengikuti Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua, 9 Desember 2015. Pemilihan di distrik ini menggunakan sistem noken, khususnya untuk masyarakat Papua yang berasal dari daerah pegunungan. TEMPO/Maria Hasugian

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta peny elenggara pemilu di Papua mampu menggelar pemilihan kepala daerah 2018 melalui sistem noken sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hal tersebut untuk mencegah kecurangan dalam pilkada di Papua.

“Cara noken dipersilakan, tapi KPU tetap meminta kepada penyelenggara pemilu untuk membuat laporan sebagaimana yang sudah ditentukan KPU,” kata Ketua Umum KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jakarta Pusat pada Jumat, 2 Februari 2018.

Baca: Sistem Noken Dinilai Berpotensi Picu Kekerasan di Pilkada Papua

Arief mengatakan, pelaksanaan pemilu di beberapa wilayah Papua dibolehkan menggunakan sistem noken. Namun, para penyelenggara pemilu tetap diwajibkan untuk menuangkan laporan pelaksanaan pemilu di Papua ke dalam berita acara. Hal tersebut, kata Arief, agar pelaksanaan Pilkada 2018 di Papua berjalan dengan tertib secara administratif serta bisa dipertanggungjawabkan.

Arief pun mengingatkan sistem noken hanya diperbolehkan untuk wilayah yang memang masih menggunakan si stem tersebut. “Daerah yang sudah tidak menggunakan noken tidak boleh kembali ke noken,” ujarnya.

Baca: Pilkada 2018, Kapolda Papua Sebut Sistem Noken Berpotensi Konflik

Sistem noken adalah sistem pemilihan umum di Papua yang telah berlangsung sejak lama. Sistem noken terbagi menjadi dua. Pertama, pola big men atau suara diserahkan dan diwakilkan kepada ketua adat.

Kedua, pola noken gantung dengan memperlihatkan kepada masyarakat, suara yang telah disepakati masuk ke kantung partai yang sebelumnya telah ditetapkan. Sistem ini memaksa masyarakat untuk taat kepada pilihan kepala suku terhadap suatu calon. Sebab, kepala suku menempati kasta tertinggi yang harus dihormati masyarakatnya.

Adapun 13 daerah di Papua yang masih bisa melakukan sistem noken tersebut adalah Yakuhimo, Nduga, Lani Jaya, Tolikara, Intan Jaya, Puncak Jaya, Dogiyai, Mambremo Tengah, Paniai, Puncak, Deiyai, Jayawijaya dan Mimika.

Terkait
  • Atasi KLB di Papua, Pemerintah Gandeng Dewan Adat dan Tokoh Agama

    Atasi KLB di Papua, Pemerintah Gandeng Dewan Adat dan Tokoh Agama

    1 hari lalu
  • Ada Gizi Buruk, Sri Mulyani Evaluasi Dana Otonomi Khusus Papua

    Ada Gizi Buruk, Sri Mulyani Evaluasi Dana Otonomi Khusus Papua

    1 hari lalu
  • Menkes Minta Imunisasi Wajib Anak-Anak di Papua Diulang

    Menkes Minta Imunisasi Wajib Anak-Anak di Papua Diulang

    2 hari lalu
  • Panglima TNI: Pemantauan KLB Campak di Asmat Masih Diperlukan

    Panglima TNI: Pemantauan KLB Campak di Asmat Masih Diperlukan

    2 hari lalu
  • Rekomendasi
  • Bupati Jombang Bersama Ajudannya Terkena OTT KPK

    Bupati Jombang Bersama Ajudannya Terkena OTT KPK

    5 jam lalu
  • KPK OTT Kepala Daerah di Jawa Timur

    KPK OTT Kepala Daerah di Jawa Timur

    6 jam lalu
  • Mahasiswa Acungkan Kartu Kuning ke Jokowi, Ini Kata Menteri Nasir

    Mahasiswa Acungkan Kartu Kuning ke Jokowi, Ini Kata Menteri Nasir

    15 ja m lalu
  • Tiga Alasan di Balik Kartu Kuning Ketua BEM UI untuk Jokowi

    Tiga Alasan di Balik Kartu Kuning Ketua BEM UI untuk Jokowi

    16 jam lalu
  • Foto
  • Gaya Jokowi Bersarung Saat Kunjungi Situbondo

    Gaya Jokowi Bersarung Saat Kunjungi Situbondo

    9 jam lalu
  •  KPK Tetapkan Zumi Zola Tersangka Gratifikasi

    KPK Tetapkan Zumi Zola Tersangka Gratifikasi

    1 hari lalu
  • Anies Baswedan Luncurkan Pelayanan 'Si Dukun 3 In 1'

    Anies Baswedan Luncurkan Pelayanan 'Si Dukun 3 In 1'

    1 hari lalu
  • Paus Sperma Terdampar dan Mati di Perairan Bombana

    Paus Sperma Terdampar dan Mati di Perairan Bombana

    1 hari lalu
  • Video
  • Begini kalau Siswa SD Gelar Kampanye Antibullying

    Begini kalau Siswa SD Gelar Kampanye Antibullying

    18 jam lalu
  • Pasien Diangkut Pikap, Ini Jawaban Dinkes Kabupaten Serang

    Pasien Diangkut Pikap, Ini Jawaban Dinkes Kabupaten Serang

    19 jam lalu
  • < img src="https://statik.tempo.co/data/2018/02/02/id_681431/681431_400.jpg" alt="Beli Bahan Baku Ekstasi Secara Online, Pelaku Diamankan Polisi"/>

    Beli Bahan Baku Ekstasi Secara Online, Pelaku Diamankan Polisi

    1 hari lalu
  • Tak Dipinjami Ambulan, Pasien Dibawa ke RS Pakai Mobil Pick Up

    Tak Dipinjami Ambulan, Pasien Dibawa ke RS Pakai Mobil Pick Up

    1 hari lalu
  • terpopuler
  • 1

    Fahri Hamzah Beri Kartu Merah untuk Jokowi di Acara Alumni KAMMI

  • 2

    Geledah Rumah Zumi Zola, KPK Temukan Uang dan Dokumen

  • 3

    Mahasiswa Acungkan Kartu Kuning ke Jokowi, Ini Kata Menteri Nasir

  • 4

    Jadi Tersangka Gratifikasi, Harta Kekayaan Zumi Zola Rp 3,5 M

  • 5

    Gerindra Juga Beri Kartu Kuning untuk Jokowi

  • Fokus
  • Perundingan Soal Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang Kembali Buntu

    Perundingan Soal Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang Kembali Buntu

  • Penetapan Tersangka Zumi Zola Diharap Tak Ganggu Pemerintahan

    Penetapan Tersangka Zumi Zola Diharap Tak Ganggu Pemerintahan

  • Anies Baswedan Stop Kontroversi Nama Jalan Jenderal A.H. Nasution

    Anies Baswedan Stop Kontroversi Nama Jalan Jenderal A.H. Nasution

  • Saat Setya Novanto Terkejut Namanya Masuk Sidang Korupsi Bakamla

    Saat Setya Novanto Terkejut Namanya Masuk Sidang Korupsi Bakamla

  • Terkini
  • KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Jombang Nyono Suharli

    KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Jombang Nyono Suharli

    2 jam lalu
  • Pasal Penghinaan Presiden Membuat Demokrasi Indonesia Mundur

    Pasal Penghinaan Presiden Membuat Demokrasi Indonesia Mundur

    3 jam lalu
  • Terkena OTT KPK, Bupati Jombang: Ini Bukan Penangkapan

    Terkena OTT KPK, Bupati Jombang: Ini Bukan Penangkapan

    3 jam lalu
  • Bupati Jombang Kena OTT KPK, LSM Menduga Kasus Gratifikasi

    Bupati Jombang Kena OTT KPK, LSM Menduga Kasus Gratifikasi

    4 jam lalu
  • Bupati Jombang Kena OTT KPK, Golkar Tunggu Keterangan Resmi

    Bupati Jombang Kena OTT KPK, Golkar Tunggu Keterangan Resmi

    5 jam lalu
  • Bupati Jombang Bersama Ajudannya Terkena OTT KPK

    Bupati Jombang Bersama Ajudannya Terkena OTT KPK

    5 jam lalu
  • Wali Kota Risma Suguhkan Makanan Khas Surabaya Jamu Megawati

    5 jam lalu
  • Mahasiswa Acungi Jokowi Kartu Kuning, PDIP  Sentil Protokoler UI

    Mahasiswa Acungi Jokowi Kartu Kuning, PDIP Sentil Protokoler UI

    6 jam lalu
  • KPK OTT Kepala Daerah di Jawa Timur

    KPK OTT Kepala Daerah di Jawa Timur

    6 jam lalu
  • Plt Kadis PUPR Jambi Diduga Terima Gratifikasi untuk Zumi Zola

    Plt Kadis PUPR Jambi Diduga Terima Gratifikasi untuk Zumi Zola

    6 jam lalu
  • Selengkapnya Grafis

    Teknologi Ponsel, dari Generasi Pertama sampai Jaringan 5G

    Peneliti memperkirakan teknologi jaringan 5G telepon genggam akan segera rampung tahun 2020.

    Sumber: Google News | Warta 24 Kabupaten Yahukimo

    Tidak ada komentar