Pemkab Boalemo Terburuk Dalam Kepatuhab Pelayanan Publik - Warta 24 Papua
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Pemkab Boalemo Terburuk Dalam Kepatuhab Pelayanan Publik

Pemkab Boalemo Terburuk Dalam Kepatuhab Pelayanan Publik

GORONTALO CAKRAWALA.CO , â€" Pemerintah Kabupaten Boalemo, penyelenggara pelayanan publik yang nilai kepatuhannya terburuk dibanding 107 pemerintah Kabupaten Se Indones…

Pemkab Boalemo Terburuk Dalam Kepatuhab Pelayanan Publik

Pemkab Boalemo Terburuk Dalam Kepatuhan Pelayanan Publik - image IMG-20171214-WA0015 on https://www.cakrawala.co

GORONTALO CAKRAWALA.CO , â€" Pemerintah Kabupaten Boalemo, penyelenggara pelayanan publik yang nilai kepatuhannya terburuk dibanding 107 pemerintah Kabupaten Se Indonesia dalam Survei Kepatuhan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, di Tahun 2017 ini.

Hal itu disampaikan oleh Asisten Ombudsman Republik Indonesia, Wahiyudin Mamonto, Rabu, 13 Desember 2017. Wahiyudin menjelaskan bahwa survei Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, untuk Tahun 2017 sudah diumumkan di Jakarta Pada 5 Desember 2017 kemarin.

Baca Juga Rani Permata Penuhi Unda ngan Silaturahmi Hanura Jelang Pilkada Garut

Pemerintah Kabupaten Boalemo merupakan salah satu penyelenggara layanan publik yang ikut disurvei oleh Ombudsman sejak Tahun 2015 silam dan entah karena alasan yang belum bisa ditemukan, nilai salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo tetap tidak pindah dari zona merah.

Di Tahun 2015, Kabupaten Boalemo berada di zona merah dan peringkat ke 61 dari 63 Kabupaten yang di survei, dengan nilai 15, 16, selanjutnya di tahun 2016 masih tetap berada di zona merah dengan peringkat ke 82 dari 85 Kabuparen yang disurvei hanya karena bisa mengoleksi nilai 17, 33 saja.

Baca Juga Wabup Lamandau Gelar Halal Bihalal Pererat Tali Silaturahmi

“ Di tahun ini Kabupaten Boalemo menjadi juru kunci, berada di peringkat 107 dari 107 kabupaten yang disurvei, tetap berada di zona merah, dengan nilai 8,71 ” Kata Wahiyudin.

Wahiyudin menambahkan, Di peringkat ke 106 ada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, dan peringkat 105 ada Pemerintah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua barat.

Ketiga Kabupaten tersebut terpaut jauh dengan Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung yang meraih nila tinggi kepatuhan yakni, 97, 36 dan berada di rangking pertama zona hijau.

Baca Juga Tiga Parpol Besar di Garut Serahkan Berkas Pendaftara ke KPU

Wahiyudin menegaskan, survei kepatuhan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia ini bukan sekedar menampilkan nilai dan penempatan zona merah , kuning atau hijau semata.

“ Tujuan dari survei ini lebih luas dari yang selama ini dibicarakan oleh segelintir orang,” Tegas Wahiyudin.***(RL)

Bagaimana menurut Anda ?

komentar

Sumber: Google News | Warta 24 Kepulauan Yapen

Tidak ada komentar